Main di tengah

Pesta demokrasi di Indonesia hampir tiba, kampanye damai sudah dimulai. Para caleg sudah habis-habisan ‘menjual dirinya’ mulai dari pamflet, leaflet, poster, kalender, buku yasin sampai muncul di televisi semata-mata demi menaikkan popularitas dan dikenal masyarakat luas dengan lebih cepat.

Selain itu para caleg juga turut dikenalkan oleh partai yang menaunginya masing-masing. Lobi-lobi politik mulai marak dan partai politik berlomba-lomba mendeklarasikan dirinya masing-masing, apakah nasionalis atau keagamaan. Tapi disisi lain, seperti yang saya baca di CyberKompas pagi  ini sembari sarapan roti dan segelas kopi moka, dikatakan bahwa untuk menarik massa lebih banyak, partai politik lebih suka memosisikan diri di tengah, di antara partai agama dan nasionalis.

Pada awalnya terdapat sembilan partai yang berasa Islam dan dua partai Kristen. Tetapi semakin dekat dengan waktu pelaksanaan pemilihan umum (baca: pemilu) sembilan partai Islam tersebut menjadi terlihat tidak konsisten.

Sebagai contoh, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang awalnya mengusung isu-isu keagamaan, saat ini terlihat mulai melakukan lobi-lobi dengan partai nasionalis. Dan saat ini telah terjadi perkawinan antara partai agama dan partai nasionalis. Kalau menurut Edi Hidayat, wartawan senior Metro TV, perkawinan itu terjadi karena isu-isu keagamaan sudah tidak laku lagi untuk jualan.

Bahkan, Pramono Tantowi, Wasekjen PP Pemuda Muhammadiyah, mengatakan kalau identitas partai politik saat ini sudah sangat pudar. Ditambahkan bahwa partai nasionalis selalu memiliki sayap organisasi Islam. Partai Islam pun sudah tidak terlalu fokus pada permasalahan agama Islam. Jadi partai keagamaan melakukan koalisi yang tidak terlalu terencana dan mencoba masuk ke daerah tengah karena menurutnya suara terbanyak terletak di daerah tengah tersebut.

Tapi walau bagaimana pun kita berharap lewat partai-partai politik ini dan caleg-calegnya, yang bakal kita pilih melalui pemilu April mendatang dapat membawa angin perubahan di negeri ini. So, jangan golpot yah. Apalagi sudah ada fatwanya lewat MUI :)

Ini juga asyik dibaca:

Kenapa mesti PKS

Jurnalisme Kesusasteraan